Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengirimkan email resmi secara massal atau email blast kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti potong Pajak Penghasilan (PPh) pada Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

"Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, DJP telah mengirimkan email resmi kepada wajib pajak yang terindikasi menghapus bukti pemotongan PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025," tulis pengumuman resmi DJP, Rabu (11/11/2026).

DJP meminta wajib pajak yang menghapus bukti potong PPh pada SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025 untuk melakukan penelitian, verifikasi dan pencocokan kembali atas data penghasilan dan bukti pemotongan PPh yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 2025.

Dalam hal terdapat perubahan atau ketidaksesuaian data yang mengakibatkan SPT Tahunan yang dilaporkan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya, wajib pajak diimbau untuk melakukan pembetulan SPT Tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

"Wajib pajak perlu memastikan agar seluruh penghasilan, kredit pajak, bukti pemotongan PPh dan/atau informasi perpajakan lainnya telah dilaporkan dengan benar, lengkap dan jelas dalam SPT Tahunan yang disampaikan," ucapnya.

DJP mengingatkan masyarakat untuk tetap waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Email resmi yang dikirim hanya menggunakan domain @pajak.go.id dan seluruh layanan tidak dipungut biaya apapun.

"DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan password, one time passcode (OTP), membagikan layar perangkat dan/atau informasi lainnya yang bersifat rahasia," imbuhnya.