Pemerintah Belanda berencana memangkas 25.000 posisi pegawai negeri sipil (PNS) sebagai upaya efisiensi untuk mengurangi beban pengeluaran negara. Posisi-posisi yang ditinggalkan para PNS ini nantinya akan digantikan sistem berbasis kecerdasan buatan (AI).

Melansir The Straits Times, Rabu (11/11/2026), melalui skema efisiensi ini pemerintah menargetkan penghematan sebesar 900 juta euro atau Rp 18,23 triliun per tahun pada 2027. Angak penghematan ini diperkirakan akan melonjak menjadi 3,5 miliar euro atau Rp 70,92 triliun mulai 2035.

"Kita tidak bisa terus melakukan apa yang selama ini kita lakukan Oleh karena itu, kita akan mengambil keputusan sulit demi mewujudkan pemerintahan pusat yang benar-benar berfungsi: lebih sederhana, lebih cerdas, dan lebih ramping," kata Wakil Menteri Dalam Negeri Eric van der Burg

Diketahui, jumlah pegawai pemerintah Belanda telah melonjak hingga mencapai 160.000 orang pada akhir 2025. Jumlah ini tercatat mengalami peningkatan hingga 41% dibandingkan 2018 lalu, meski kabinet-kabinet pemerintahan sebelumnya telah berjanji untuk mengurangi jumlah pegawai.

Pemangkasan rencananya ini tidak akan berdampak merata ke semua sektor dan lembaga. Dalam hal ini bidang pertahanan dan kepolisian termasuk dalam kategori yang dikecualikan.

Berdasarkan surat yang dikirimkan Van den Burg kepada Parlemen; kementerian, lembaga inspektorat, dan badan pelaksana akan menjadi sektor yang paling terdampak dari langkah efisiensi PNS ini. Lembaga-lembaga mungkin harus memangkas 45% atau bahkan 60% pegawai mereka.

"Perkembangan teknologi yang menjanjikan juga membuka jalan bagi pengurangan perekrutan tenaga eksternal serta terciptanya administrasi yang lebih ramping. Berbagai inisiatif kecerdasan buatan telah diluncurkan dalam beberapa tahun terakhir di berbagai sektor pemerintahan, dengan tujuan untuk menerapkan AI secara lebih luas guna meningkatkan produktivitas," ujar van den Burg.

Pada dasarnya defisit anggaran pemerintah Belanda sudah termasuk salah satu yang terkecil di Uni Eropa. Hanya saja besaran defisit serta prospek jangka panjangnya masih menimbulkan kekhawatiran mengingat negara ini dikenal memiliki kebijakan fiskal yang sangat konservatif.