Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto resmi berlaku. Regulasi tersebut disebut telah mengakomodasi sejumlah aspirasi buruh, termasuk aturan pengupahan 2027.

Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) telah menerima salinan resmi UU tersebut pada Jumat (6/11/2026).

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea, mengatakan sekitar 90% substansi UU Perlindungan Ketenagakerjaan sesuai dengan harapan buruh.

"Kami mengucapkan terima kasih banyak. Hari ini kami sudah menerima salinan UU Perlindungan Ketenagakerjaan dan isinya sekitar 90 persen sesuai dengan ekspektasi buruh," kata Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Wakil Presiden KSPSI, R. Abdullah, menjelaskan UU tersebut terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Menurutnya, regulasi itu juga telah mengakomodasi aturan pengupahan 2027.

"Sebagian besar aspirasi KBPBI telah diakomodasi. Kami mengimbau seluruh elemen serikat pekerja untuk menyambutnya dengan tenang, menjaga ketertiban, serta terus meningkatkan produktivitas," jelas Abdullah.

Di sisi lain, KSPSI AGN juga memutuskan memberhentikan LSP dari jabatan Ketua Dewan Penasihat. Keputusan itu diambil menyusul perkembangan kasus dugaan penyadapan dan akses ilegal yang tengah diusut Mabes Polri.

"Hubungan kami selama ini murni dalam rangka perjuangan kepentingan kaum pekerja. Namun, dengan adanya situasi ini, kami mengambil keputusan bersama untuk memberhentikan LSP dari posisi Ketua Dewan Penasihat KSPSI," tegas Abdullah.

Abdullah mengatakan belum ada rencana untuk menunjuk pengganti Ketua