Standar upah layak bagi pekerja di kawasan Asia Tenggara akan diusulkan masuk dalam Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO). Usulan tersebut dibahas dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Regional ASEAN Trade Union Council (ASEAN TUC) di Jakarta.

Presiden ASEAN TUC Andi Gani Nena Wea mengatakan, pertemuan selama tiga hari itu membahas kesejahteraan pekerja, pengupahan, dan perlindungan tenaga kerja di kawasan ASEAN.

"Kami membahas mengenai masalah kesejahteraan pekerja di Asia Tenggara, isu pengupahan, serta bagaimana perlindungan tenaga kerja. Rangkaian ini akan berlanjut dalam pertemuan di Manila pada 4-6 November mendatang, serta Pertemuan Tahunan ASEAN TUC di Hanoi, Vietnam pada 8-10 Desember," ungkap Andi Gani, Jumat (30/10/2026).

Sekretaris Jenderal ASEAN TUC sekaligus Wakil Ketua DPR Filipina, Raymond Mendoza, mengatakan standar upah layak belum diterapkan secara merata di negara-negara ASEAN.

"Melalui ASEAN-TUC dan dukungan ILO, kami akan mengusulkan draf Konvensi ILO tentang Upah Layak pada Konferensi Ketenagakerjaan Internasional di Jeneva," tegas Raymond.

Dalam pertemuan tersebut, ASEAN TUC juga menyatakan dukungan terhadap pemberlakuan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait mekanisme pengupahan dan perlindungan hak pekerja.

Andi Gani mengatakan aturan baru tersebut perlu menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan pengupahan.

"Saya pastikan aturan baru ini sudah berlaku untuk rumusan pengupahan terbaru. Karena, UU posisinya berada di atas PP dan Permen, maka pemerintah daerah wajib tunduk dan menjalankan aturan ini," tegasnya.

Selain pengupahan, pertemuan tersebut membahas dampak perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan otomatisasi terhadap tenaga kerja. Andi Gani menilai penggunaan teknologi berpotensi mengurangi kebutuhan pekerja di sejumlah sektor industri.

"Satu alat robotik saja bisa menggantikan hingga 500 pekerja di satu unit produksi. Begitu pula dengan AI yang mulai menggeser posisi tenaga kerja terampil," kata Andi Gani.

Selama tiga hari pertemuan di Jakarta, perwakilan serikat pekerja dari 11 negara menyepakati lima prioritas kerja ASEAN TUC untuk periode 2026-2031. Kelima prioritas tersebut meliputi kebebasan berserikat, kepastian kerja dan upah layak, pekerjaan layak di sektor digital dan informal, migrasi tenaga kerja yang adil dan beretika, serta kepemimpinan perempuan dan pemuda.

Kelima poin tersebut akan dibawa dalam pertemuan ASEAN berikutnya di Manila.

Dalam pertemuan itu, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menyerahkan Certificate of Recognition kepada ASEAN TUC. Penyerahan tersebut berkaitan dengan pemindahan kantor pusat ASEAN TUC dari Manila, Filipina, ke Jakarta.