Rencana Indonesia membangun lebih banyak pembangkit listrik energi terbarukan, khususnya tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt-peak (GWp) membuka peluang investasi bagi perusahaan China di sektor ketenagalistrikan. Seiring bertambahnya kapasitas PLTS, Indonesia akan membutuhkan investasi jaringan transmisi untuk menyalurkan listrik dari lokasi pembangkit ke pusat-pusat permintaan. Sistem penyimpanan berbasis baterai juga dibutuhkan agar listrik yang dihasilkan pada siang hari dapat digunakan ketika produksi PLTS menurun.

Peluang tersebut dibahas dalam forum China RE Invest Indonesia 2026 di Beijing pada 2 November. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Tenggara Strategics, dan CSIS Indonesia menggelar forum tersebut untuk mempertemukan perwakilan pemerintah dan pelaku industri dari kedua negara. Dalam sesi penjajakan bisnis (business matchmaking), perwakilan dari PT PLN juga bertemu langsung dengan investor dan lembaga pembiayaan China untuk membahas peluang kemitraan.

Wakil Presiden Eksekutif Perencanaan Strategis Pembangkitan PT PLN (Persero), Parulian Noviandri, memaparkan kebutuhan investasi ketenagalistrikan Indonesia hingga 2034. Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 membutuhkan investasi Rp2.967 triliun dan menargetkan penambahan kapasitas sebesar 69,5 gigawatt (GW). Sekitar 76 persen dari kapasitas tambahan itu berasal dari energi terbarukan dan sistem penyimpanan energi.

"Di sektor pembangkitan, sekitar 73 persen investasi terbuka bagi produsen listrik swasta (independent power producers/IPP)," kata Parulian dalam keterangan tertulis, Rabu (11/11/2026).

Di luar RUPTL, program PLTS 100 GWp memperluas peluang investasi di sektor tersebut. Menurut Parulian, program itu mencakup sekitar 89,1 GWp kapasitas PLTS yang terhubung ke jaringan PLN dan 11,7 GWp di luar jaringan PLN. Dengan mempertimbangkan kesiapan investasi, regulasi, dan infrastruktur pendukung, PLN telah mengidentifikasi sekitar 35 GWp yang berpotensi dikembangkan hingga 2029. Secara keseluruhan, program itu diperkirakan membutuhkan investasi Rp1.140 triliun dan berpotensi menciptakan sekitar 2,8 juta lapangan kerja selama tahap konstruksi.

Besarnya kebutuhan infrastruktur terlihat dari rencana PLN membangun hampir 48.000 kilometer jaringan transmisi tambahan dan gardu induk baru dengan kapasitas sekitar 108.000 megavolt-ampere (MVA) dalam RUPTL 2025-2034. Jaringan tersebut akan membantu menghubungkan lokasi pembangkit energi terbarukan dengan wilayah yang membutuhkan tambahan pasokan listrik.

Skala pengembangan pembangkit dan jaringan itu membuka ruang bagi perusahaan China yang berpengalaman membangun PLTS skala besar, memproduksi panel surya dan baterai, serta membiayai proyek energi terbarukan.

Bagi calon investor, lokasi proyek menjadi salah satu pertimbangan karena berpengaruh terhadap insentif yang tersedia. Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) di Beijing Rizaldi Indra Janu mengatakan investasi yang memenuhi persyaratan di kawasan ekonomi khusus (KEK) dapat memperoleh fasilitas pembebasan pajak penghasilan badan atau tax holiday. Ia juga menyoroti pertumbuhan pasar domestik dan peluang investasi di industri terkait, termasuk manufaktur hijau dan rantai pasok kendaraan listrik.

Selain insentif, calon investor perlu memperhitungkan risiko nilai tukar, terutama untuk proyek dengan modal awal besar dan pembiayaan jangka panjang. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Beijing Yulian Wihantoro mengatakan instrumen lindung nilai (hedging) dari lembaga keuangan dapat membantu investor mengelola risiko tersebut. Ia juga melihat peluang untuk memanfaatkan kerangka Transaksi Mata Uang Lokal (Local Currency Transaction/LCT) antara Indonesia dan China guna mendukung investasi bilateral.

Setelah menilai biaya dan pembiayaan proyek, investor juga perlu memahami proses pengadaan lahan dan ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Humphrey R. Djemat, ketua kantor hukum Gani Djemat & Partners, menyarankan perusahaan China melibatkan penasihat hukum dan bisnis sejak awal untuk menilai kelayakan investasi sekaligus mengantisipasi potensi sengketa dan kendala operasional.

Dari sisi perusahaan China, Zhou Kai, General Manager Departemen Manajemen Pasar dan Investasi China Energy International Group untuk Asia Tenggara, melihat peluang kerja sama sejak tahap perencanaan sistem kelistrikan hingga pembangunan dan pembiayaan proyek.

Ia menyoroti pengembangan PLTS, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), dan penyimpanan energi, serta pembangunan transmisi antarpulau dan modernisasi jaringan. Zhou juga mencatat bahwa jaringan listrik yang masih terfragmentasi, ketentuan dalam perjanjian jual beli listrik, dan risiko nilai tukar menjadi pertimbangan bagi investor.

Dalam beberapa tahun ke depan, salah satu ukuran kemajuan program PLTS 100 GWp adalah berapa banyak dari potensi 35 GWp yang dipetakan PLN bisa masuk tahap konstruksi hingga 2029. Untuk proyek yang akan memasok listrik ke jaringan PLN, kesiapan lahan dan pembiayaan perlu diikuti dengan kesiapan jaringan di lokasi proyek agar listrik bisa disalurkan ketika pembangkit mulai beroperasi.