Penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai aturan turunan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi fokus berikutnya setelah UU tersebut disahkan. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) pimpinan Andi Gani Nena Wea bersama Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) menyatakan akan mengawal proses penyusunan aturan pelaksana tersebut.

Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea mengatakan, pengawalan diperlukan agar substansi perlindungan pekerja dalam UU dapat diterapkan secara optimal.

KSPSI dan KBPBI tidak mengerahkan massa pada Rabu (28/10/2026). Keduanya memilih memusatkan perhatian pada penyusunan aturan turunan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

Meski demikian, Andi Gani menghormati hak mahasiswa dan masyarakat sipil untuk menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa.

"Saya memahami bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak yang dijamin UU. Kami berharap aksi besok dapat berjalan tertib dan damai, terlebih bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda," kata Andi Gani dalam keterangannya, Rabu (28/10/2026).

Ia juga mengingatkan peserta aksi untuk menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi pihak yang berupaya memicu kericuhan atau merusak fasilitas publik.

Menurutnya, penyampaian aspirasi secara damai merupakan bagian dari demokrasi yang perlu dijaga bersama. Ia mencontohkan aksi buruh pada 24 September lalu yang diikuti puluhan ribu orang dari berbagai daerah.

"Aspirasi tetap tersampaikan, dan perjuangan buruh juga membuahkan hasil dengan diakomodasinya tuntutan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan," tegasnya.

Andi Gani berharap proses penyusunan PP dapat memastikan ketentuan dalam UU Perlindungan Ketenagakerjaan berjalan sesuai tujuan perlindungan pekerja.