Pemerintah diminta mengevaluasi keselamatan pelayaran menyusul insiden terbakarnya hingga tenggelamnya Kapal Motor Penumpang (KMP) Batumandi di perairan Merak, Banten.

Anggota Komisi V DPR RI Sudjatmiko, menilai evaluasi perlu mencakup pengawasan keselamatan kapal, penegakan hukum atas pelanggaran, hingga peremajaan armada kapal penyeberangan.

"Keselamatan pelayaran harus dijaga sebelum kecelakaan terjadi, bukan baru menjadi perhatian setelah semuanya terlambat," kata Sudjatmiko dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Sudjatmiko mengatakan, pemerintah perlu memastikan setiap kapal yang beroperasi memenuhi standar keselamatan. Pemeriksaan tersebut antara lain meliputi kondisi mesin, instalasi kelistrikan, peralatan keselamatan, serta kesiapan menghadapi keadaan darurat.

Ia menilai pengawasan tidak cukup dilakukan melalui pemeriksaan dokumen dan administrasi. Kondisi teknis kapal juga perlu diperiksa untuk memastikan kelayakannya beroperasi, terutama pada jalur penyeberangan dengan mobilitas penumpang dan distribusi barang yang tinggi seperti Merak-Bakauheni.

Selain itu, Sudjatmiko meminta penyelidikan insiden KMP Batumandi dilakukan secara menyeluruh. Pemeriksaan, menurutnya, perlu mencakup penyebab kebakaran, riwayat pemeliharaan kapal, kelengkapan alat keselamatan, serta kepatuhan terhadap prosedur operasional.

Meski demikian, ia mengingatkan penyebab pasti kebakaran dan tenggelamnya kapal harus ditentukan berdasarkan hasil investigasi dan pemeriksaan teknis.

"Kalau ditemukan pelanggaran atau kelalaian, harus ada tindakan tegas sesuai hukum. Penyelidikan harus dilakukan secara transparan agar publik mengetahui apa penyebab kejadian ini dan langkah apa yang diambil untuk mencegahnya terulang," ujarnya.

Sudjatmiko juga meminta pemerintah bersama operator melakukan evaluasi terhadap kondisi armada kapal penyeberangan, termasuk kapal berusia tua yang membutuhkan pemeriksaan dan pemeliharaan lebih intensif.

Menurutnya, usia kapal perlu menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai kondisi teknis dan kebutuhan peremajaan armada. Namun, kelayakan operasional tetap harus ditentukan melalui pemeriksaan sesuai standar keselamatan.

"Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kapal tidak lagi memenuhi standar keselamatan, jangan dipaksakan untuk beroperasi. Keselamatan penumpang harus menjadi prioritas utama," katanya.

Ia mendorong pemerintah dan operator menyusun rencana peremajaan armada berdasarkan hasil audit kondisi kapal dan kebutuhan pemeliharaan. Langkah tersebut juga perlu didukung perencanaan anggaran agar seluruh kapal yang beroperasi memenuhi standar kelaiklautan.

Sudjatmiko turut meminta evaluasi sistem keselamatan di jalur penyeberangan Merak-Bakauheni, termasuk kesiapan tanggap darurat dan koordinasi antara regulator, otoritas pelabuhan, operator kapal, serta petugas penyelamat.

Menurutnya, evaluasi keselamatan pelayaran diperlukan untuk mencegah kecelakaan serupa terulang dan memastikan transportasi laut dapat mendukung mobilitas masyarakat serta distribusi barang.