Revisi UU LLAJ Bakal Atur Ojol Penumpang hingga Pengiriman Barang
Pemerintah menyiapkan aturan ojek online melalui revisi UU LLAJ untuk memperkuat kepastian hukum dan keselamatan. Regulasi ini ditargetkan rampung pada 2026.
Revisi UU LLAJ Bakal Atur Ojol Penumpang hingga Pengiriman Barang
Pemerintah menyiapkan aturan ojek online melalui revisi UU LLAJ untuk memperkuat kepastian hukum dan keselamatan. Regulasi ini ditargetkan rampung pada 2026.
D
Rifkianto Nugroho - detikFinanceDetik Finance
13 Oktober 2026, 06:10 WIB·1 views·2 menit baca
Ukuran teks
Foto Bisnis
Revisi UU LLAJ Bakal Atur Ojol Penumpang hingga Pengiriman Barang
Rifkianto Nugroho - detikFinance
Selasa, 13 Okt 2026 06:00 WIB
Jakarta - Pemerintah menyiapkan aturan ojek online melalui revisi UU LLAJ untuk memperkuat kepastian hukum dan keselamatan. Regulasi ini ditargetkan rampung pada 2026.
Seorang pengemudi ojek online menunggu penumpang di Stasiun Bekasi Timur. Pemerintah tengah menyiapkan pengaturan transportasi berbasis aplikasi melalui revisi Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).
Pengaturan ojek online masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Pemerintah menyetujui usulan penambahan Bab XIII A yang mencakup angkutan sewa khusus dan angkutan terbatas menggunakan sepeda motor.
Pembahasan regulasi transportasi berbasis aplikasi mencakup layanan angkutan orang, pengantaran barang, hingga pengantaran makanan. Aturan ini disiapkan untuk menyesuaikan ketentuan hukum dengan perkembangan layanan transportasi daring.
Pemerintah menyoroti standar keselamatan dalam pengaturan transportasi online, termasuk pemeriksaan kondisi kendaraan, kelengkapan keselamatan, dan pelatihan pengemudi. Ketentuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan keamanan pengemudi maupun pengguna jasa.
Perusahaan aplikator didorong berperan aktif memastikan kendaraan mitra pengemudi memenuhi persyaratan keselamatan. Pemerintah juga menyiapkan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan dalam regulasi yang tengah dibahas.
Sistem pencatatan dan pemantauan perjalanan melalui aplikasi menjadi salah satu materi pembahasan revisi UU LLAJ. Sistem tersebut diharapkan membantu penelusuran perjalanan sekaligus memperkuat aspek keselamatan dan akuntabilitas layanan.
Revisi UU LLAJ turut membahas hak dan kewajiban perusahaan aplikasi serta pengemudi transportasi daring. Penyusunan aturan juga mempertimbangkan perlindungan mitra pengemudi, keberlanjutan industri, dan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa.
Kementerian Perhubungan menargetkan revisi UU LLAJ selesai pada 2026 agar penerapannya dapat dimulai pada 2027. Namun, jadwal tersebut tetap bergantung pada proses pembahasan dan penyelesaian revisi undang-undang.
Finance
Finance
Finance
Finance