Sejak pecahnya perang, kebijakan energi bersih jangka panjang telah melampaui inisiatif bahan bakar fosil, dan kebijakan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata
Jakarta (ANTARA) - Riset Zero Carbon Analytics menunjukkan krisis energi yang dipicu oleh konflik geopolitik dan gangguan jalur distribusi minyak di Selat Hormuz mendorong Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara mempercepat pelaksanaan kebijakan energi terbarukan.
“Riset terbaru kami menandakan pergeseran dalam transisi energi Asia Tenggara. Sejak pecahnya perang, kebijakan energi bersih jangka panjang telah melampaui inisiatif bahan bakar fosil, dan kebijakan itu diterjemahkan menjadi tindakan nyata,” kata Peneliti Senior Transisi Energi Zero Carbon Analytics (ZCA) Amy Kong dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Jumat.
Di Indonesia, analisis ZCA mencatat lima kebijakan energi terbarukan dan elektrifikasi, empat kebijakan bahan bakar fosil, satu kebijakan biofuel dan satu kebijakan nuklir.
Di tingkat kawasan, Filipina memimpin jumlah kebijakan energi bersih terbanyak dengan 13 kebijakan, sedangkan Singapura paling sedikit dengan dua kebijakan.
Baca juga: CCEPC Indonesia dorong pengembangan sampah jadi energi
Baca juga: Mentan Amran siapkan 2 juta hektare untuk pengembangan bioetanol
ZCA juga menyoroti langkah Indonesia pada Maret lalu yang mengumumkan target penambahan 100 GWp tenaga surya dalam tiga tahun ke depan. Target ini juga akan dimasukkan dalam revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Fase pertama terdiri atas 14 pembangkit di enam provinsi dan telah diluncurkan pada Agustus lalu dengan total kapasitas 5,3 GW. Beberapa proyek yang tercatat masuk dalam skema Just Energy Transition Partnership (JETP), seperti proyek Saguling berkapasitas 92 MWp.
Selain itu, paket insentif kendaraan listrik Indonesia juga berjalan, dengan insentif akan tersedia sekitar kuartal ketiga 2026. Paket ini mencakup pembebasan pajak pertambahan nilai hingga 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik tertentu serta menyasar 500 ribu unit sepeda motor dan mobil listrik.
“Pemerintah perlu menindaklanjuti dengan dukungan kebijakan yang lebih kuat untuk infrastruktur jaringan, seperti baterai dan sistem penyimpanan, agar listrik bersih dapat dimanfaatkan sepanjang waktu,” kata Peneliti Senior Kawasan Asia Zero Carbon Analytics Yu Sun Chin.
Baca juga: IESR dorong integrasi rantai pasok teknologi bersih ASEAN
Baca juga: IESR: Elektrifikasi berpeluang tekan konsumsi energi ASEAN pada 2050
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
