Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Foto Bisnis
Pembalut Bukan Barang Mewah, Mengapa Masih Kena PPN?
Jakarta - Pembalut kembali menjadi perbincangan setelah kebijakan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk sanitasi menstruasi dipertanyakan warganet.
Sejumlah pengunjung memilih produk pembalut di Transmart Kota Kasablanka, Jakarta, kemarin.
Polemik pajak pembalut mencuat karena produk tersebut dinilai sebagai kebutuhan dasar perempuan yang berkaitan dengan kesehatan dan kebersihan.
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi menegaskan pembalut bukan barang mewah, melainkan kebutuhan dasar perempuan.
Komnas Perempuan juga mendorong pemerintah mengevaluasi kebijakan pajak produk sanitasi menstruasi dengan mempertimbangkan keadilan gender dan hak asasi manusia.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan pembalut termasuk barang kena pajak.
Untuk barang non-mewah, tarif PPN 12 persen diterapkan dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga jual, sehingga beban efektifnya setara 11 persen.
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
Finance
Nusron Curhat Didemo Pengembang Gegara Setop Layanan Sertifikat Tanah
♥ 0 · 👁 0
Finance
Warga Hobi Belanja Online, Ekonomi Digital RI Tembus Rp 2.159 T
♥ 0 · 👁 0
Finance
Sisa Lahan Nganggur 300 Ribu Ha, Nusron Tak Mau Ada Alih Fungsi Ugal-ugalan
♥ 0 · 👁 0
Finance