Pejabat publik di beberapa negara di Eropa banyak yang mengandalkan transportasi publik alih-alih kendaraan pribadi dengan pengawalan ketat. Dengan menggunakan angkutan umum, pejabat publik bisa membaur dengan masyarakat. Bisakah kebiasaan itu ditiru pejabat di Indonesia?

Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa, kata Djoko, pemanfaatan transportasi publik oleh para pejabat bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai kesetaraan dan efisiensi.

"Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).

Djoko mencontohkan Swedia. Menurutnya, Swedia adalah salah satu negara dengan budaya politik yang sangat egaliter. Istilah 'lagom' dalam bahasa Swedia yang berarti cukup dan tidak berlebihan diterapkan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari pejabatnya.

"Sebagian besar anggota parlemen (Riksdag) tidak mendapatkan mobil dinas pribadi atau pengawalan. Kebijakan resmi parlemen memberikan mereka kartu berlangganan bulanan/tahunan (SL-kort) untuk naik bus, trem, dan kereta komuter di Stockholm," ujar Djoko.

Mobil dinas beserta sopir umumnya hanya disediakan untuk Perdana Menteri dan dalam kondisi-kondisi khusus menteri luar negeri atau tamu negara atas alasan keamanan tinggi. Sedangkan para pejabat berangkat kerja berbaur dengan warga biasa tanpa pengawalan, membawa tas kerja sendiri, dan kerap menggunakan kereta antarkota jika ada perjalanan dinas di luar ibu kota.

Begitu juga dengan Belanda yang pejabatnya menerapkan budaya bersepeda. Belanda memang terkenal dengan infrastruktur jalurnya yang sangat ramah pesepeda, dan budaya ini dipraktikkan langsung oleh pimpinan negaranya. Mantan Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, sangat terkenal karena kebiasaannya mengayuh sepeda sendiri menuju kantornya di Den Haag (Het Torentje), lengkap dengan apel sebagai camilan di jalan.

"Pemerintah Belanda secara aktif mempromosikan gaya hidup sehat dan emisi rendah. Pejabat publik diarahkan untuk mengutamakan transportasi aktif (sepeda) atau transportasi umum (kereta NS) untuk perjalanan dalam kota atau antar-kota yang terjangkau. Pejabat yang bersepeda atau naik kereta api umumnya berjalan sendirian atau hanya ditemani pengamanan yang sangat tersembunyi (discreet), tanpa ada mobil pengawal (sirene/patwal) yang membelah jalan," sebut Djoko.

Sementara itu, Jerman sebagai salah satu negara industri otomotif memiliki pendekatan yang sedikit berbeda namun tetap mendorong efisiensi transportasi publik. Anggota Parlemen Jerman (Bundestag) mendapatkan fasilitas berupa BahnCard 100, yakni kartu akses bebas naik seluruh jaringan kereta api di Jerman (termasuk kereta cepat ICE). Banyak pejabat memanfaatkan waktu perjalanan di gerbong kereta kelas satu untuk bekerja atau mempersiapkan rapat.

"Walaupun menteri-menteri federal di Berlin difasilitasi mobil dinas (Dienstwagen) karena faktor protokol keamanan dan mobilitas antar-kementerian, pemerintah Jerman memberlakukan batas emisi karbon (CO2) yang sangat ketat untuk armada kendaraan pejabat publik. Di dalam kota Berlin, banyak politisi dan wali kota yang memilih menggunakan S-Bahn (kereta komuter) atau U-Bahn (subway) untuk menghindari kemacetan saat jam sibuk," kata Djoko.

Pejabat Naik Angkutan Umum, Bisa Diterapkan di RI?

Majalah Internasional Time Out menempatkan Jakarta di peringkat ke-15 kota dengan transportasi umum terbaik di dunia. Posisi Jakarta di daftar tersebut naik dari peringkat 17 tahun lalu. Lebih dari 24 ribu warga kota-kota besar dunia disurvei dan 79,2 persen warga Jakarta mengakui puas dengan layanan transportasi umum.

"Guna menunjukkan kepedulian para pejabat sekaligus menguji keandalan sistem transportasi publik di ibu kota, tidak ada salahnya jika suatu saat diberlakukan kebijakan khusus. Misalnya, saat rapat paripurna yang melibatkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Negara, seluruh pejabat yang hadir dilarang menggunakan kendaraan dinas dan diwajibkan memanfaatkan transportasi umum. Langkah ini akan memberi mereka pengalaman langsung merasakan kenyamanan serta keandalan layanan angkutan umum yang ada di Jakarta," saran Djoko.

Selain itu, lanjutnya, para ASN di kementerian dan lembaga pusat di Jakarta dapat digilir untuk menggunakan transportasi umum ke tempat kerja seminggu sekali. Langkah ini sejalan dengan kebijakan ASN Pemprov DKI Jakarta yang telah diwajibkan menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu.

"Kebijakan semacam ini bukan sekadar simbolisme politik, melainkan langkah nyata untuk membumikan kepemimpinan. Dengan merasakan langsung dinamika transportasi publik, para pejabat tidak hanya menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, tetapi juga dapat mengevaluasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara transparan demi kesejahteraan masyarakat luas," katanya.

Djoko menyebut, cakupan layanan transportasi umum di Jakarta telah menjangkau hingga 92,5 persen wilayahnya. Seluruh kantor pemerintahan pusat pun telah terhubung dengan moda angkutan umum, setidaknya dengan hadirnya halte Transjakarta di sekitar kawasan kantor tersebut.

Video Prabowo Sentil Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M: Pejabat Tak Efisien

Video Prabowo Sentil Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M: Pejabat Tak Efisien

Rangga Rahadiansyah

Jurnalis detikcom