PB Porprov Jabar Jawab Polemik Podium BMX hingga Keamanan Pertandingan
Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PB Porprov) XV Jawa Barat 2026 memberikan klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik.
PB Porprov Jabar Jawab Polemik Podium BMX hingga Keamanan Pertandingan
Panitia Besar Pekan Olahraga Provinsi (PB Porprov) XV Jawa Barat 2026 memberikan klarifikasi terkait sejumlah persoalan yang menjadi sorotan publik, mulai dari polemik podium BMX, pembayaran sewa venue kolam renang, keributan kickboxing, hingga dugaan penyebaran paku payung di lintasan triathlon.
Koordinator Tenaga Ahli PB Porprov XV Jawa Barat 2026, Paras Sujiwo, menegaskan pihaknya terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat maupun insan media sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan.
Terkait polemik Upacara Penghormatan Pemenang (UPP) cabang olahraga BMX, Paras menjelaskan bahwa podium sebenarnya telah tersedia. Namun, terjadi keterlambatan pengiriman perlengkapan oleh tim pelaksana. Ia memastikan kejadian tersebut menjadi bahan evaluasi agar tidak terulang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Podium itu sudah ada, bukan tidak ada. Semuanya sudah tersedia, hanya ada keterlambatan," kata Paras dalam keterangan persnya.
Mengenai pembayaran sewa venue kolam renang, Paras mengakui masih terdapat kewajiban yang dalam proses penyelesaian. Ia menegaskan PB Porprov tetap bertanggung jawab memenuhi seluruh kewajiban. Sementara itu, pembayaran venue berkuda disebut telah diselesaikan.
"PB Porprov tidak akan lari dari tanggung jawab. Walaupun mungkin ada beberapa hal yang mengalami keterlambatan, kami akan tetap berkomunikasi dan menyelesaikan semua kewajiban, termasuk pembayaran sewa venue," Paras menjelaskan.
PB Porprov juga menyoroti keributan dalam pertandingan kickboxing antara kontingen Sukabumi dan Kota Bekasi yang diduga berawal dari kesalahpahaman dengan wasit dan juri. Untuk mengantisipasi kejadian serupa, panitia berkoordinasi dengan kepolisian dan menambah personel keamanan di cabang olahraga berisiko tinggi.
Salah satu penambahan dilakukan pada pertandingan MMA. Dari semula 30 personel, jumlah petugas keamanan ditingkatkan menjadi 50 orang.
Paras menjelaskan, penunjukan wasit dan juri merupakan kewenangan KONI Jawa Barat, sedangkan PB Porprov bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana. Untuk menyelesaikan sengketa pertandingan, panitia juga telah menyiapkan mekanisme melalui dewan hakim tingkat venue hingga pusat, termasuk fasilitas khusus di Hotel Horison.
Terkait dugaan penyebaran paku payung di lintasan triathlon, Paras menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kriminalitas yang membahayakan seluruh peserta. Laporan mengenai kejadian itu telah disampaikan kepada kepolisian dan saat ini menunggu hasil investigasi.
Sementara untuk cabang olahraga road bike, rute yang semula direncanakan dari Harapan Indah hingga Jonggol diubah menjadi hanya di wilayah Kota Bekasi karena pertimbangan keamanan dan kompleksitas pengamanan lintas wilayah.
PB Porprov telah berkoordinasi dengan kepolisian, Satpol PP, dan sejumlah instansi terkait. Pengamanan perlombaan diperkirakan membutuhkan hampir 100 personel.
Paras mengakui penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026 masih memiliki kekurangan. Ia menyampaikan permohonan maaf atas berbagai ketidaksempurnaan dan memastikan seluruh masukan akan menjadi bahan evaluasi panitia.
"Apapun pelaksanaan Porprov tentunya tidak luput dari kekurangan. Atas segala ketidaksempurnaan kami juga memohon maaf," tutupnya.
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
 
 
 
 
 
 
 
 
Untuk Anda Selanjutnya
Sports
Bayern Munich Incar 2 Kiper, Termasuk Loris Karius
♥ 0 · 👁 1
Sports
Courtois: Pemecatan Alonso Tak Adil, Semoga Chelsea Finis 4 Besar
♥ 0 · 👁 1
Sports
Junior International Series 2026: Indonesia Dominasi Perempatfinal U-19
♥ 0 · 👁 1
Sports