Melalui Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, pemerintah juga membentuk Tim Nasional Pengembangan BBN untuk Percepatan Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran, yang bertugas merumuskan kebijakan serta menyusun cetak biru dan peta jalan pengembangan BBN 2006-2025.

Dua dekade kemudian, kebijakan yang semula diarahkan untuk ketahanan energi, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan perdesaan itu bergeser menjadi mekanisme penyerapan surplus sawit.

Persoalan utamanya bukan sekadar ketimpangan antarjenis biofuel, melainkan ketergantungan pada bahan baku generasi pertama berbasis lahan dalam skala besar, yaitu minyak sawit mentah (CPO). Sementara itu, bahan baku non-pangan dan limbah seperti minyak jelantah, biji karet, dan nyamplung belum dikembangkan secara serius.

Menurutnya, kenaikan mandat tidak otomatis berarti ekspansi lahan, namun kebijakan perlu memperhitungkan banyak dinamika seperti kepastian pasokan, kebakaran hutan dan lahan, tarik-menarik dengan kepentingan ekspor, serta komitmen NDC dan FOLU Net Sink.

"Batas 18,15 juta hektare harus menjadi rambu, karena di atas angka itu ekspansi sawit tidak lagi ditopang secara ekologis," ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pemodelan IESR dalam kajian ini menunjukkan kesenjangan yang besar antara ambisi dan pasokan, di mana pada 2030, kebutuhan biodiesel untuk transportasi darat, dengan asumsi substitusi penuh solar, diperkirakan sekitar 42 juta kiloliter, sedangkan pasokan biodiesel dalam Kebijakan Energi Nasional hanya sekitar 26,6 juta kiloliter.

Kemudian pada 2050, kebutuhan meningkat menjadi sekitar 81,6 juta kiloliter, sementara penyediaan BBN secara agregat justru turun menjadi sekitar 24,3 juta kiloliter. Pola serupa terjadi pada bioetanol, sepanjang 2020-2050, pasokan yang diproyeksikan tidak mampu mengejar kebutuhan bensin dan avtur.

Baca juga: Wamentan: B50 bukti pengembangan pertanian untuk ketahanan energi

Baca juga: SPKS dorong percepatan PSR untuk perkuat sekor hulu

Ia menjelaskan, program biodiesel ditopang dana pungutan ekspor sawit yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP). Sepanjang 2015–2024, 62,7 hingga 98,7 persen dana yang disalurkan BPDP setiap tahun dipakai untuk menutup selisih harga biodiesel, sementara petani sawit swadaya belum menjadi bagian berarti dari rantai pasok.

Hasil riset lainnya yang tercantum dalam kajian ini mengenai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) oleh Yayasan Lokahita, Madani Berkelanjutan, Satya Bumi, dan Sawit Watch (2024) menetapkan batas atas luas perkebunan sawit nasional sebesar 18,15 juta hektare, sementara luas perkebunan sawit eksisting sudah sekitar 17,8 juta hektare.

"Konsumsi CPO domestik untuk biodiesel juga telah melampaui konsumsi untuk pangan sejak 2023. Kajian memperkirakan B50 membutuhkan sekitar 17,9 juta ton CPO. Ketika ruang sawit sudah mendekati penuh, tambahan permintaan tidak lagi netral," katanya.

Selama intensifikasi belum berjalan, permintaan itu berisiko diterjemahkan menjadi ekspansi ke hutan, gambut, lahan kritis, dan wilayah bernilai keanekaragaman hayati tinggi.

Padahal kata dia, jalan keluarnya tersedia, kajian Madani mencatat sekitar 7 juta hektare kebun sawit berusia lebih dari 20 tahun yang produktivitasnya bisa dioptimalkan melalui peremajaan.

Baca juga: ESDM yakin pasokan FAME dari minyak kelapa sawit untuk B50 cukup

Baca juga: Menteri ESDM berencana wajibkan perusahaan sawit penuhi kebutuhan B50

Baca juga: Mentan rencana pangkas ekspor CPO hingga 5,3 juta ton untuk B50

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.