Pemerintah telah melarang warga memarkir kendaraan sembarangan, apalagi di badan jalan. Memiliki kendaraan berarti harus mempunyai atau menguasai garasi tempat menyimpan kendaraan tersebut. Hal itu sudah ada aturannya.

Faktanya, masih banyak pemilik kendaraan yang memarkir mobilnya sembarangan, bahkan sampai memakan badan jalan umum. Hal itu dapat mengganggu lalu lintas pengguna jalan lain yang melintas.

Bahkan, di beberapa kasus, kita pernah menemui pemilik mobil yang nekat membangun kanopi di jalanan umum untuk memarkirkan kendaraannya, seakan-akan itu merupakan tanah pribadi yang bisa dimilikinya. Jika sudah begitu, jalan umum yang semula lega berubah menjadi sempit. Sehingga, berpotensi mengganggu pengguna jalan lain hingga menimbulkan macet.

Beli Mobil Harus Punya Garasi

Di Jakarta, sebenarnya sudah ada aturan jika warganya ingin membeli mobil, maka harus memiliki garasi terlebih dahulu. Kalau tidak punya garasi, mereka bisa menyewa lahan tertentu untuk menyimpan kendaraannya.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Tertulis dalam Pasal 140 Perda No. 5 Tahun 2014, setiap pemilik kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki atau menguasai garasi. Berikut isi pasal 140 Perda No. 5 Tahun 2014:

(1) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi.

(2) Setiap orang atau badan usaha pemilik Kendaraan Bermotor dilarang menyimpan Kendaraan Bermotor di ruang milik Jalan.

(3) Setiap orang atau badan usaha yang akan membeli Kendaraan Bermotor wajib memiliki atau menguasai garasi untuk menyimpan kendaraannya yang dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan garasi dari Kelurahan setempat.

(4) Surat bukti kepemilikan garasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi syarat penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepemilikan Kendaraan Bermotor diatur dengan Peraturan Gubernur.

Tentunya ada sanksi yang bakal diberikan buat warga yang nekat parkir mobil di jalan. Dijelaskan dalam pasal 246 ayat 1 dan 2, sanksi administratif akan diberikan kepada setiap orang atau badan usaha yang melanggar kewajiban sebagaimana diatur dalam Perda tersebut yang berkaitan dengan kegiatan atau usaha terkait Transportasi Jalan, Transportasi Perkeretaapian, Transportasi Perairan, dan/atau Transportasi Udara.

Pada ayat 2 disebutkan sanksi administratif yang dimaksud berupa teguran tertulis, denda administratif, pembekuan izin, pencabutan izin, dan/atau sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Video Wacana Dedi Mulyadi: Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Jalan Berbayar!

Video Wacana Dedi Mulyadi: Pajak Kendaraan Dihapus, Diganti Jalan Berbayar!

Rangga Rahadiansyah

Jurnalis detikcom