Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI) akan mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) dan aturan turunan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan yang disahkan pada 6 Oktober 2026. Koalisi meminta agar isi aturan turunan tetap sesuai dengan substansi UU yang telah disahkan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengatakan KBPBI sepakat tidak menggelar aksi massa pada 20 Oktober 2026. Koalisi memilih berfokus mengawal penyusunan aturan turunan UU tersebut.

"Kami semua sepakat di tanggal 20 Oktober besok tidak ada aksi dari KBPBI," tegas Andi Gani di Jakarta, ditulis Selasa (20/10/2026).

Andi Gani mengatakan pihaknya akan mengawasi proses harmonisasi dan penyusunan PP agar substansi UU yang disahkan DPR bersama pemerintah tetap terjaga.

"Kami ingin menyampaikan kepada Pemerintah dan DPR agar sungguh-sungguh draf yang telah disahkan betul-betul dituangkan 100 persen ke dalam undang-undang. Kami akan cek betul apakah ada yang berkurang maknanya atau ada hal lain yang dapat mengakibatkan ketidaktegasan," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Buruh Indonesia (Aspirasi) Mirah Sumirat meminta perwakilan buruh dilibatkan dalam penyusunan PP dan aturan turunan UU Perlindungan Ketenagakerjaan.

"Kekhawatiran kami adalah 'masuk angin' dan tidak sesuai dengan isi UU yang kemarin disahkan pada 6 Oktober. Untuk itu, kami minta tim dari KBPBI bisa masuk bersama-sama membuat PP atau aturan turunannya," jelas Mirah.

Di sisi lain, KBPBI mendapat tambahan anggota setelah Serikat Pekerja Kereta Api (SPKA) bergabung.Ketua Umum SPKA Edi Suryanto mengatakan keputusan bergabung didasarkan pada kesamaan tujuan dalam memperjuangkan aturan ketenagakerjaan yang adil.

"Kami bergabung dengan KBPBI karena memperjuangkan nilai-nilai UU yang adil dan beradab. Kami bergabung dengan Koalisi karena sangat mulia perjuangannya ke depan," ucap Edi.