Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) mendorong pemanfaatan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) untuk mendukung kegiatan ekonomi koperasi desa hingga elektrifikasi wilayah kepulauan. Upaya tersebut dibahas dalam tiga sesi diskusi pada rangkaian Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP 31) di Antalya, Türkiye.

Dalam forum yang melibatkan pemerintah, pelaku industri, lembaga pembiayaan, dan mitra internasional itu, AESI membahas peluang pengembangan energi surya, skema pembiayaan, serta kesiapan industri nasional.

Ketua Umum AESI Mada Ayu Habsari mengatakan Indonesia memiliki potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang.

"Indonesia memiliki visi transisi energi yang kuat, didukung potensi energi surya yang besar dan ekosistem industri yang terus berkembang. Melalui COP 31, AESI membawa perspektif industri nasional ke dialog global sekaligus memperluas kemitraan yang dapat mempercepat ketahanan energi, produktivitas masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi," ujar Mada dalam keterangan tertulis, Kamis (12/11/2026).

Mada menjadi panelis dalam sesi bertajuk "Deploying Renewable Energy in Emerging Economies: A Place-Based Approach to Accelerating Deployment" di ALL IN Pavilion pada 10 November 2026. Diskusi tersebut membahas pengembangan energi terbarukan berdasarkan kebutuhan dan potensi ekonomi masing-masing wilayah.

Panel itu mempertemukan perwakilan AESI, GreenCape, Chinese Renewable Energy Industry Association, dan Climateworks Centre. Agenda tersebut juga menghadirkan Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi sebagai pembicara utama.

Selain itu, AESI bersama Tenggara Strategics menggelar dua panel dalam Sustainable Innovation Forum (SIF). Salah satu pembahasannya adalah pemanfaatan PLTS untuk mendukung kegiatan ekonomi produktif di desa melalui kerangka Koperasi Desa Merah Putih.

Panel bertajuk "From Solar Energy to Rural Prosperity" membahas penggunaan energi surya untuk sektor pertanian, perikanan, penyimpanan dingin, hingga pengolahan hasil usaha.

Salah satu proyek yang dibahas adalah sandbox PLTS berbasis komunitas di Jatiluhur, Purwakarta. Proyek ini dirancang untuk menguji integrasi teknologi, tata kelola koperasi, pembiayaan, dan operasional PLTS sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

Wakil Ketua Umum AESI Bidang Kerja Sama Antarlembaga, Kewirausahaan, dan Pendanaan Anggita Pradipta mengatakan skema solar-as-a-service dapat menjadi salah satu cara memperluas akses energi surya bagi koperasi dan pelaku usaha desa.

Melalui skema tersebut, pengembang bertanggung jawab mendanai, membangun, dan memelihara sistem PLTS. Sementara itu, koperasi menghubungkan layanan energi dengan kebutuhan usaha masyarakat melalui struktur komersial yang disepakati.

"Percepatan energi surya membutuhkan proyek yang layak secara teknis, menarik bagi investor, dan terjangkau bagi pengguna. *Solar-as-a-service* membuka peluang partisipasi sektor swasta sekaligus membantu koperasi dan pelaku usaha desa mengelola kebutuhan investasi awal. AESI mendorong ekosistem kemitraan dan pembiayaan agar model ini dapat berkembang secara berkelanjutan," ujar Anggita.

Pembahasan lainnya menyasar elektrifikasi wilayah kepulauan melalui pemanfaatan PLTS dan penyimpanan energi. Topik tersebut diangkat dalam panel "Powering Remote Islands: Accelerating Rural Electrification through Solar Energy".

Diskusi membahas kesiapan pengembang, kontraktor EPC, penyedia teknologi, serta layanan operasi dan pemeliharaan. Peluang kerja sama dengan pemerintah, PLN, koperasi, dan lembaga pembiayaan juga menjadi pembahasan.

Wakil Ketua Umum AESI Bidang Riset dan Teknologi I Made Aditya Suryawidya mengangkat peran rantai pasok industri nasional dan model pengembangan PLTS yang dapat diterapkan di berbagai kondisi geografis.

Forum tersebut juga membahas penggabungan proyek dalam satu portofolio, pembiayaan campuran, pengelolaan risiko, serta penguatan kapasitas teknis di daerah.

Mada mengatakan pembahasan di COP 31 diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui proyek percontohan dan kerja sama lintas sektor.

"COP 31 menjadi momentum untuk memperlihatkan kontribusi industri surya Indonesia dalam mewujudkan agenda energi nasional. Kolaborasi pemerintah, industri, lembaga keuangan, dan mitra internasional akan memperkuat kesiapan proyek serta mempercepat manfaat energi bersih bagi masyarakat," kata Mada.

AESI memiliki 178 anggota yang mencakup berbagai bagian dalam ekosistem industri surya nasional. Organisasi tersebut menjalankan kegiatan advokasi kebijakan, pengembangan kapasitas, dan kerja sama untuk mendukung pengembangan energi surya di Indonesia.