Ganjil Genap Jakarta Dievaluasi, Ini Saran Ahli buat Tekan Kemacetan
Ganjil Genap Jakarta Dievaluasi, Ini Saran Ahli buat Tekan Kemacetan
Pembatasan kendaraan pribadi dengan skema ganjil genap sudah berjalan selama satu dekade. Ahli transportasi bilang, ganjil genap seharusnya hanya menjadi kebijakan transisi sebelum berlakunya kebijakan pembatasan kendaraan yang lebih 'berani' demi mengatasi kemacetan.
Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, setelah satu dekade melanggengkan sistem Ganjil-Genap demi mengurai kemacetan, Jakarta kini berdiri di persimpangan jalan: terus mempertahankan skema transisi yang kian jenuh, atau berani melangkah ke solusi yang lebih fundamental.
"Kebijakan Ganjil-Genap (Gage) di Jakarta yang telah berjalan sekitar satu dekade (sejak menggantikan sistem 3-in-1 pada tahun 2016) memang berada di persimpangan jalan. Evaluasi mendalam yang dibahas oleh Pramono Anung bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mencerminkan dinamika tersebut," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Djoko, ganjil genap pada dasarnya dirancang sebagai kebijakan transisi. Para ahli transportasi dan pengamat perkotaan, menurut Djoko, menyepakati beberapa langkah logis ke depan.
"Transisi ke Electronic Road Pricing(ERP)/Jalan Berbayar Elektronik. ERP membatasi penggunaan jalan berbasis disinsentif ekonomi (siapa yang melintas di jam sibuk harus membayar). Ini menghilangkan celah kepemilikan dua mobil atau penggunaan pelat palsu," kata Djoko.
Selain itu, bisa juga diterapkan disinsentif tarif parkir (parkir mahal). Djoko menyarankan agar tarif parkir dinaikkan secara signifikan di zona-zona pusat bisnis yang sudah memiliki akses transportasi umum yang baik.
Tapi yang harus dituntaskan adalah integrasi dan penguatan transportasi publik. Ini bisa menjadi cara agar pemilik kendaraan beralih menggunakan transportasi umum sehingga kemacetan bisa ditekan.
"Integrasi dan penguatan transportasi publik, pengembangan lebih lanjut pada cakupan TransJakarta (first-mile/last-mile), perluasan rute MRT Jakarta, LRT Jakarta, serta armada pengumpan (feeder) agar masyarakat memiliki alternatif yang layak, aman, dan nyaman saat meninggalkan kendaraan pribadinya," kata Djoko.
"Keberanian untuk beralih dari Ganjil-Genap menuju skema yang lebih fundamental, seperti ERP dan penguatan disinsentif parkir, bukan lagi sekadar pilihan kebijakan, melainkan keharusan. Jakarta tidak bisa terus diurai dengan solusi sementara; kota ini membutuhkan ketegasan politik untuk merubah perilaku mobilitas warga demi menghadirkan sistem transportasi perkotaan yang berkelanjutan," pungkasnya.
Anda menyukai artikel ini
Artikel disimpan
