Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) meminta pemerintah segera memberlakukan Undang-Undang (UU) Perlindungan Ketenagakerjaan. Buruh berharap aturan tersebut berlaku sebelum proses penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2027 dimulai.

Presiden KSPSI sekaligus Presiden ASEAN Trade Union Council (ATUC), Andi Gani Nena Wea, mengatakan pembahasan upah minimum tahun depan akan segera dimulai. Karena itu, ia meminta pemerintah tidak menunda pemberlakuan UU tersebut hingga 2027.

"Kami juga sedang menunggu undangan pemerintah untuk melihat materi finalnya, jangan sampai berbeda dengan draf yang telah disahkan," kata Andi Gani di Jakarta, Senin (26/10/2026).

Hingga saat ini, naskah resmi UU tersebut belum dipublikasikan kepada masyarakat. Andi Gani meminta pimpinan DPR membuka dokumen final agar publik dapat mengetahui isi aturan yang telah disahkan.

Ia juga mengingatkan agar materi UU tidak berubah dari draf yang telah ditetapkan. Jika terdapat perubahan substansi, pihaknya akan mengambil langkah lebih lanjut.

"Kalau berubah total, tentu kami akan segera mengambil langkah-langkah," ujarnya.

Andi Gani mengaku mendapat informasi dari pimpinan Komisi IX DPR bahwa hampir 92% materi yang diusulkan buruh telah diakomodasi dalam UU tersebut. Menurutnya, pengesahan aturan itu merupakan hasil perjuangan berbagai elemen buruh di Indonesia.

Ia menyebut naskah UU telah berada di Sekretariat Negara untuk proses selanjutnya dan telah mendapat izin untuk ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Berdasarkan penjelasannya, terdapat tenggat waktu 30 hari bagi presiden untuk menandatangani UU tersebut. Jika tidak ditandatangani hingga 6 November 2026, UU tetap berlaku sesuai mekanisme konstitusional.

Sejumlah ketentuan dalam UU tersebut berkaitan dengan pembatasan alih daya atau outsourcing, jaminan pesangon, pembentukan Komite Pengawas Ketenagakerjaan, serta penguatan Dewan Pengupahan.

Untuk outsourcing, Andi Gani mengatakan pekerjaan yang dapat dialihdayakan dibatasi menjadi empat kategori tertentu.

"Tidak ada lagi outsourcing perseorangan, orang per orang. Hanya pekerjaan tertentu yang boleh di-outsourcing dan itu dibatasi empat jenis pekerjaan. Di luar itu tidak boleh," katanya.

UU tersebut juga mengatur penguatan pengawasan ketenagakerjaan melalui komite yang dirancang melibatkan unsur pengusaha, serikat buruh, dan pemerintah.

Selain itu, penguatan Dewan Pengupahan diharapkan membantu mengurangi kesenjangan upah minimum antardaerah. Andi Gani mencontohkan perbedaan upah antara Jawa Tengah dan DKI Jakarta, serta antara Cirebon dan Karawang.

Ia berharap ketentuan dalam UU tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam penetapan upah minimum tahun depan.

Acara ITUC-AP 28th Regional General Council turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli dan Sekretaris Jenderal ITUC-AP Shoya Yoshida. Dalam pertemuan itu, Andi Gani mengatakan serikat buruh dari berbagai negara juga menyampaikan dukungan terhadap perlindungan pekerja di Indonesia.

"Tugas kami berikutnya adalah mengawal betul aturan turunannya agar tidak melenceng dari materi sesungguhnya," ujarnya.