Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin telah melangsungkan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat. Pertemuan ini bertujuan untuk melaporkan kondisi keuangan BPJS Kesehatan usai mengantongi persetujuan suntikan dana sebesar Rp 20 triliun.

Ia menjelaskan suntikan modal jumbo tersebut sudah disetujui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin untuk menyehatkan arus kas BPJS Kesehatan tahun ini.

"Ini kan kemarin sudah disetujui injeksi Rp 20 triliun ke BPJS. Saya dengan Pak Suahasil dan juga Pak Imin, ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah Presiden ingin di-update, bagaimana kondisi keuangan BPJS 2027 dan seterusnya karena itu harus diperbaiki," kata Budi Gunadi saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Lebih lanjut, Budi Gunadi menegaskan suntikan dana jumbo tersebut harus memberikan peningkatan kualitas layanan di lapangan. Ia mendorong agar pencairan klaim BPJS ke rumah sakit-rumah sakit berjalan lebih lancar, sehingga rumah sakit bisa memberikan layanan terbaik bagi pasien.

"Kalau bisa perbaikannya bukan hanya keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas pelayanannya ke rumah sakit-rumah sakit, kualitas pembayarannya ke rumah sakit-rumah sakit, dan rumah sakit-rumah sakit bisa meningkatkan kualitas layanannya ke masyarakat. Yang penting di situ," paparnya.

Sebab menurutnya saat ini terdapat banyaknya aduan dari masyarakat terkait buruknya pelayanan dan fasilitas kesehatan untuk penggunaan BPJS Kesehatan.

Atas dasar inilah Budi Gunadi mewanti-wanti seluruh pengelola rumah sakit agar tidak lagi mendiskriminasi pasien peserta BPJS Kesehatan maupun membiarkan antrean berobat mengular. Ia menegaskan pemerintah tidak ingin anggaran Rp 20 triliun yang disuntikkan ke BPJS terbuang sia-sia tanpa adanya perubahan nyata di mata publik.

"Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrenya tetap lama, masyarakat itu dibeda-bedakan kalau dia BPJS lebih sulit aksesnya, atau juga kalau masyarakat masuk ternyata layanannya enggak bagus," tegas Budi Gunadi.

"Itu ya, kan banyak di rumah sakit-rumah sakit keluhannya akhir-akhir ini. Nah itu sebenarnya yang ingin di-update," pungkasnya.