Pejabat publik di beberapa negara di Eropa banyak yang menggunakan transportasi umum bareng rakyatnya, alih-alih memakai kendaraan mewah dengan pengawalan. Ini dinilai mencerminkan prinsip kesetaraan antara pejabat publik dengan masyarakat.

Pengamat transportasi yang juga Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengatakan, gaya hidup dan budaya mobilitas pejabat publik sering kali mencerminkan kualitas kepemimpinan serta kedekatan mereka dengan masyarakat. Di berbagai negara Eropa, kata Djoko, pemanfaatan transportasi publik oleh para pejabat bukan sekadar pilihan pribadi, melainkan wujud nyata dari nilai-nilai kesetaraan dan efisiensi.

"Di Eropa Utara, Barat, dan Skandinavia, kebiasaan pejabat publik menggunakan transportasi umum atau bersepeda ke tempat kerja merupakan hal yang lumrah. Budaya ini didorong oleh kesadaran lingkungan yang tinggi, sistem transportasi publik yang efisien, serta nilai-nilai egaliter masyarakat setempat," kata Djoko dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/10/2026).

Djoko mengatakan, pejabat di negara-negara Eropa banyak yang berkomuter menggunakan transportasi umum tanpa pengawalan mencolok. Di dalam bus, trem, atau kereta, mereka biasa duduk berdampingan dengan warga sambil membaca berkas kerja atau menyapa masyarakat.

"Di Jerman dan Belanda, anggota parlemen diberi kartu berlangganan transportasi umum untuk memprioritaskan perjalanan dengan kereta ketimbang mobil dinas atau penerbangan domestik. Sementara itu, pejabat di Belanda, Denmark, dan Swedia kerap memadukan sepeda dan kereta menuju kantor," ujar Djoko.

Djoko melanjutkan, perilaku ini mencerminkan beberapa aspek budaya politik dan sosial. Pertama, perilaku ini mencerminkan prinsip kesetaraan (egalitarianisme). Pejabat di Swedia, Norwegia, Belanda, dan Denmark memandang diri mereka sebagai pelayan masyarakat.

"Di Swedia, misalnya, sebagian besar anggota parlemen dan menteri tidak mendapat mobil dinas maupun pengawalan khusus, melainkan diberi kartu berlangganan tahunan transportasi umum," katanya.

Kedua, perilaku tersebut mengutamakan keselamatan komunal tanpa pengawalan ketat. Mayoritas menteri dan politisi berbaur langsung dengan warga di transportasi umum atau sepeda tanpa ajudan khusus, kecuali kepala pemerintahan yang membutuhkan protokol keamanan spesifik.

"Ketiga, budaya ramah lingkungan dan efisiensi. Sebagian besar pejabat memanfaatkan transportasi umum atau sepeda untuk menghindari kemacetan dan mengurangi emisi karbon. Dukungan infrastruktur yang baik di kota-kota seperti Amsterdam, Kopenhagen, dan Zurich membuat penggunaan bus atau kereta jauh lebih cepat daripada mobil pribadi," sebut Djoko.

Penggunaan transportasi publik juga dapat memaksimalkan efisiensi anggaran. Penggunaan fasilitas negara diawasi ketat oleh publik dan media, sehingga penggunaan kendaraan dinas atau perjalanan mewah yang berlebihan dianggap sebagai pemborosan uang pajak.

Selain itu, menurut Djoko, menggunakan bus atau kereta memberi pejabat kesempatan untuk tetap membumi, merasakan langsung fasilitas publik yang mereka kelola, serta mendengarkan masukan warga.

Video Prabowo Sentil Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M: Pejabat Tak Efisien

Video Prabowo Sentil Mobil Dinas Kepala Daerah Rp 8 M: Pejabat Tak Efisien

Rangga Rahadiansyah

Jurnalis detikcom